Tugas Pokok dan Fungsi

    • Posted: 17-Oct-2018
    blog image

    Tugas Pokok dan Fungsi

    -

    PERATURAN WALI KOTA MEDAN

    NOMOR 50 TAHUN 2018 

    TENTANG

    RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

    SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

     

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

      

    WALI KOTA MEDAN,

     

    Paragraf 1

    Bagian Perekonomian

     

    Pasal 41

     

    Bagian Perekonomian  dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat.

     

    Pasal 42

     

    • Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi, Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam fasilitasi perumusan kebijakan, koordinasi program, pengendalian evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah.

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perekonomian mempunyai fungsi, sebagai berikut:
      1. perencanaan program dan kegiatan Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
      2. penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
      3. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      4. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan penatausahaan lainnya lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      5. pemotivasian penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, dan standar lainnya oleh perangkat daerah mitra koordinasi untuk terselenggaranya aktivitas, tugas-tugas dan pelayanan publik secara optimal berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      6. pelaksanaan fasilitasi dan/atau perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
      7. Pelaksanaan kegiatan lingkup lintas perangkat daerah dan/atau yang tidak dikerjakan perangkat daerah meliputi penyusunan standar harga barang kebutuhan Pemko Medan, fasilitasi tim penanggulangan inflasi daerah, fasilitasi tim pengendalian produk pangan, fasilitasi sekretariat badan pengawas perusahaan umum daerah, fasilitasi implementasi kebijakan daerah/pemerintah bidang perekonomian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      8. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan perangkat daerah mitra koordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan atas manajemen urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
      9. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      10. pelayanan administratif lainnya pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
      11. pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
      12. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
      13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    • Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Bagian Perekonomian dan Koordinasi Urusan Pemerintahan V membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Perekonomian Dan Perusahaan Daerah, Sub Bagian Perumusan Kebijakan dan Koordinasi, dan Sub Bagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Administratif.

     

    Pasal 43

     

    Sub Bagian Perekonomian Dan Perusahaan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian .

     

     

    Pasal 44

     

    • Sub Bagian Perekonomian Dan Perusahaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup perekonomian dan perusahaan umum daerah;

         

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perekonomian Dan Perusahaan Daerah mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan lingkup lintas perangkat daerah dan/atau yang tidak dikerjakan perangkat daerah meliputi fasilitasi tim pengendalian produk pangan, fasilitasi sekretariat dewan pengawas perusahaan umum daerah, dan fasilitasi implementasi kebijakan daerah/pemerintah bidang perekonomian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.

     

    Pasal 45

     

    Sub Bagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian .

     

    Pasal 46

     

    • Sub Bagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup perumusan kebijakan dan koordinasi perangkat daerah mitra koordinasi dan/atau perangkat daerah/instansi terkait

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perumusan Kebijakan Dan Koordinasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. penyusunan bahan dalam rangka pemotivasian penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya oleh perangkat daerah mitra koordinasi untuk terselenggaranya aktivitas, tugas-tugas, dan pelayanan publik secara optimal berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. penyusunan bahan fasilitasi dan/atau perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
    6. penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi program dan kegiatan perangkat daerah mitra koordinasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan atas pengelolaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
    7. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    8. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.

    Pasal 47

     

    Sub Bagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Dan Pelayanan Administratif dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian .

     

    Pasal 48

     

    • Sub Bagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan Dan Pelayanan Administratif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian lingkup pengendalian evaluasi kebijakan dan pelayanan administratif.

     

    • Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengendalian Evaluasi Kebijakan dan Pelayanan Administratif mempunyai fungsi, sebagai berikut:
    1. perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, Rencana Strategis, dan Renja Kerja Sekretariat Daerah untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    2. penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    3. pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Bagian sesuai dengan usulan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    4. pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    5. pengoreksian pengelolaan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, dan penatausahaan lainnya lingkup Bagian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    6. penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan ligkup lintas perangkat daerah meliputi penyusunan standar harga barang kebutuhan Pemerintah Daerah dan fasilitasi tim penanggulangan inflasi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    7. penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah;
    8. penyusunan bahan pelayanan administratif lainnya pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, perindustrian, perdagangan, dan perusahaan umum daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    9. penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya lingkup Sub Bagian untuk terlaksananya tugas dan fungsi Bagian secara efisien dan efektif berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
    10. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
    11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian terkait dengan tugas dan fungsinya.